Penegakan Hukum di Indonesia Sebuah Janji yang Belum Terbukti

Jika berbicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku tersebut berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Peraturan-peraturan tersebut berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuaanya dan berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik pidana maupun perdata, berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie).

Selain itu, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka dominasi hukum Syari’at Islam lebih banyak, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Hukum Islam di Indonesia sampai saat ini belum bisa ditegakkan secara menyeluruh, karena belum adanya dukungan yang penuh dari segenap lapisan masyarakat secara demokratis baik melalui pemilu ini referendum maupun amandemen terhadap UUD 1945 secara tegas dan konsisten. Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang banyak menerapkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Di Indonesia juga terdapat hukum adat. Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah. H terjadi karena di Indonesia terdapat banyak macam adat yang sejak dulu telah memiliki ketentuan-ketentuan serta peraturan sendiri-sendiri di setiap daerah yang khas. Sehingga hukum adat di suatu daerah sering berbeda dengan daerah yang lainnya. Hukum adat ada yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, sehingga merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.

Berbicara masalah hukum di Indonesia, patut kiranya berpedoman pada Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sehingga Indonesia selalu mengikat masyarakat serta segala sesuatu yang ada di dalamnya dengan hukum. Dengan adanya hukum diharapkan agar kehidupan di Indonesia dapat berjalan dengan aman, lancar, damai, tertib dan sejahtera.

Pelanggaran hukum banyak terjadi di Indonesia. Pelanggaran hukum tersebut mungkin dikarenakan tidak adanya penegakan hukum yang optimal di Indonesia. Krisis penegakan hukum telah menjamur di negeri ini, mungkin ironis sekali jika hal ini menjadikan negara Indonesia  sebagai negara hukum namun miskin hukum dan banyak miskin dalam hal lain lagi.

Seperti akhir-akhir ini sering mencuat kasus-kasus pelanggaran hukum yang seolah memperlihatkan kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa di Indonesia sedang terjadi krisis penegakan hukum sehingga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintahan.

Masyarakat sudah banyak yang luntur kepercayaannya terhadap hukum dan proses hukum ketika hukum itu sendiri masih belum dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. Pengadilan sebagai institusi pencari keadilan sampai saat ini belum dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat bawah. Buktinya banyak para koruptor di Indonesia yang masih dapat berkeliaran seperti orang yang tidak bersalah. Padahal mereka jelas-jelas mengkorupsi miliaran bahkan triliunan rupiah uang negara. Bahkan ada yang sudah diputus dengan hukuman penjarapun masih dapat melakukan aktivitas sehari-harinya seperti orang biasa.

Suatu contoh nyata di Indonesia adalah kasus Arthalita Suryani yang mendapatkan faslitas  super mewah di dalam penjara. Selain itu dia juga dapat melakukan aktivitas seperti orang lain yang bebas. Hal ini dikarenakan para aparat yang bekerja di tahanan tersebut dapat disuap dengan sejumlah uang yang dimiliki Arthalita Suryani. Selanjutnya Gayus Tambunan yang masih dalam proses sidang kasus korupsi pajak dapat melakukan liburan di Bali dengan bebas. Belum lagi kasus koruptor lainnya yang sampai saat ini banyak yang masih menggantung tanpa penyelesaian yang tuntas dan jelas.

Sedangkan kalau kita lihat ke bawah seperti pencuri atau perampok kecil-kecilan yang terpaksa melakukan tindakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya harus dihajar dan dianiaya masa. Belum lagi dalam proses penyidikan di kepolisian, banyak juga yang mendapat perlakuan kurang baik dari para polisi. Memang ini merupakan kejahatan dan melanggar hukum, tetapi kalau dibandingkan dengan para koruptor yang memakan banyak uang rakyat dapat begitu saja lepas dari jeratan hukum.

Jika ditelaah lebih dekat lagi, krisis penegakan hukum yang telah terjadi di indonesia ini. Dari berbagai kasus dari tingat pejabat sampai rakyat kecil-kecilan semuanya mengacu pada keberpihakan hukum pada kalangan tertentu saja. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukumnya yang belum mampu menegakan supremasi hukum.

Tak jarang hukum di Indonesia ini hanya untuk kalangan yang banyak uang. Yang tidak mempunyai uang  tidak mempunyai hak atas hukum walaupun dia benar. Bahkan di Indonesia banyak muncul plesetan-plesetan yang memperlihatkan kondisi penegakan hukum di Indonesia, seperti KUHP yang sebenarnya bermakna Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diplesetkan menjadi ”kasih uang habis perkara”, UUD yang sebenarnya bermakna Undang-Undang Dasar diplesetkan menjadi ”ujung-ujungnya duit”, ataupun hakim yang merupakan aparat penegak hukum diplesetkan menjadi ”hubungi aku kalau ingin menang”. Ini semua terbentuk dan muncul di masyarakat mungkin karena pada kenyataannya hanya orang-orang yang memiliki uang yang dapat memenangkan perkara serta aparat penegak hukum banyak juga yang menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingannya.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang selalu berhubungan langsung dengan masyarakat dan yang semestinya mempunyai tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat kini telah banyak yang menganggap bahwa kepolisian adalah musuh dari masyarakat. Banyak juga kasus di kepolisian yang dengan uang tebusan dari keluarga seorang penjahat atau yang sudah mempunyai status tersangka bisa keluar dan tidak diproses lagi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bukti tersebut banyak sekali terjadi di masyarakat dan ini merupakan rahasia publik. Kasus serupa tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja tetapi di tingkat pengadilanpun ada, ketidakprofesionalan polisi dan hakim ini disebabkan karena pendidikan moral yang tidak baik. Oleh karena itu, selain pendidikan yang baik seorang polisi dan aparat di pengadilan harus memiliki moral yang baik.

Memanglah sulit untuk mencari orang yang mempunyai moral yang baik sekarang ini, mungkin disebabkan kerena keadaan ekonomi di Indonesia saat ini. Tetapi moral akan terbentuk berdasarkan agama sebagai keyakinan bukan agama sebagai ilmu, jadi berprilaku secara agama dan berfikir secara ilmu. Untuk memperbaiki aparat penegak hukum di Indonesia khususnya hakim dan jaksa, perlulah bangsa ini mempunyai lembaga atau konstitusi yang jelas berdasarkan aturan yang jelas pula. Kekecewaan atau ketidakpuasan pencari keadilan dapat kita lihat dalam setiap kasus yang masuk dan diproses di dalam pengadilan atau banyaknya para pihak yang berperkara di pengadilan yang setelah diputus oleh hakim pengadilan tingkat pertama, melakukan upaya hukum (banding, kasasi, atau peninjauan kembali) ini membuktikan bahwa setiap keputusan di pengadilan belum tentu dapat memberikan rasa adil dan puas.

Untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, perlu kiranya kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral baik, di Indonesia mungkin perlu diadakannya suatu terobosan baru seperti diberlakukannya suatu kurikulum anti KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang diberikan kepada para pelajar di Indonesia. Dengan hal ini diharapkan agar sejak dini, masyarakat di Indonesia telah memilki kesadaran akan bahayanya praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Karena jika dikait-kaitkan, lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini erat hubungannya dengan praktek korupsi yang ada. Banyak aparat penegak hukum yang belum dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena tergiur dengan godaan-godaan berupa materi sehingga akhirnya banyak aparat penegak hukum yang melakukan korupsi. Lalu masyarakatlah yang menjadi korban karena sulit mendapatkan keadilan di mata hukum. Bahkan keadilan sering dikatakan hanya sebagai janji-janji saja yang sulit terbukti keberadannya.

Kemudian pendidikan moral dan agama juga sangat diperlukan bagi masyarakat negeri ini. Sejak dini, setiap orang tua dan guru harus dapat memberi contoh kepada anak-anaknya serta siswa-siswinya mengenai moral yang baik tersebut. Karena jika hanya teori saja, terkadang sesuatu hal mudah terlupakan. Akan tetapi jika dipraktekan dan dilakukan berulang-ulang maka akan selalu teringat. Suatu contoh seperti membiasakan berdoa sebelum beraktivitas, jujur dalam mengerjakan ulangan ataupun masuk sekolah tepat waktu.

Selain itu, Presiden juga harus memiliki kemauan dan keseseriusan agar pemberantasan mafia hukum bisa optimal karena pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri dilakukankan oleh presiden. Selain itu, faktor yang sangat mempengaruhi proses pemberantasan mafia peradilan adalah metode pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri yang sarat dengan kepentingan politik. Kemudian pengawasan yang terjadi pada lembaga peradilan harus dimaksimalkan, termasuk komisi yang ada, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Penegakkan hukum harus pada domain profesionalitas, bukan unsur kekuasaan, dan harus ada suatu komitmen untuk pemberantasan mafia peradilan.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menegakkan hukum di Indonesia secara optimal juga harus didukung oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Setiap individu harus dapat menginstropeksi dirinya sendiri sehingga bukan hanya bisa mencari kesalahan orang lain. Sehingga akan terciptanya penegakan hukum yang memperhatikan kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit).

Categories: Shout Your Mind | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Sejuta Pemikiran Kita

"Berpikir dan Bertindak se-Bijak Mungkin"

riediboediono

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

ISMAYA DWI AGUSTINA

LIFE OF A LAW STUDENT

Man Jadda WaJada

''Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, Insya Allah!"

Deny Rizky Kurniawan

Make The World Smile With The Miracle Of Law

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: