Sistem Hukum Yang Berpengaruh Di Dunia

  1. Sistem Hukum Inggris.

Sistem hukum Inggris adalah sistem hukum yang berlaku di Inggris, sekaligus merupakan dasar sistem hukum umum yang dipakai oleh kebanyakan negara persemakmuran (commonwealth). Sistem hukum ini mulai dipakai saat Kerajaan Britania Raya dibangun dan dikelola, lalu membentuk sebuah dasar yurisprudensi di negara-negara persemakmuran tersebut. Sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum Anglo Saxon yang sering disebut juga dengan Common Law atau Unwritten Law.

Sumber-sumber hukum terdiri dari putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, serta peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara, walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis akan tetapi kebanyakan itu berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber hukum utamanya adaalah putusan-putusan hakim terdahulu (yurisprudensi).

Esensi hukum umum Inggris adalah bahwa hukum ini dibuat oleh hakim yang duduk di pengadilan dengan menerapkan logika dan pengetahuan mereka tentang sistem hukum terdahulu (stare decisis). Sebuah keputusan di Mahkamah Agung di Inggris, House of Lords bersifat terikat pada hirarki pengadilan-pengadilan di bawahnya dan pengadilan-pengadilan harus mengikuti keputusan ini.

Suatu contoh, tidak ada yang membuat statuta (undang-undang) bahwa pembunuhan itu ilegal, karena pembunuhan merupakan kejahatan hukum umum jadi walaupun pada UU Parlemen Inggris tidak tertulis bahwa pembunuhan itu ilegal, pembunuhan tetap ilegal dengan mengacu kepada kebijakan konstitusional Pengadilan dan kasus-kasus terdahulu berkaitan dengan pembunuhan. Hukum umum dapat di ubah dan di cabut oleh parlemen, contohnya adalah pada peraturan hukuman untuk pembunuh. Zaman dahulu pembunuh di hukum mati, tapi sekarang pembunuh mendapatkan kurungan seumur hidup.

Di sistem hukum Inggris juga terdapat sistem Juri. Menurut sistem ini dalam suatu persidangan perkara pidana para Juri-lah yang menentukan apakah terdakwa atau tertuduh itu bersalah (guilty) atau tidak bersalah (not guilty) setelah pemeriksaan selesai. Jika Juri menentukan bersalah barulah Hakim (biasanya tunggal) berperan menentukan berat ringannya pidana atau jenis pidananya. Bila Juri menentukan tidak bersalah maka Hakim membebaskan terdakwa (tertuduh).

Hukum tertua dalam sistem hukum Inggris adalah Statuta Marlborough yang dibuat pada tahun 1267. 3 bagian dari Magna Carta adalah sebuah perkembangan penting dalam sistem hukum Inggris sebenarnya sudah disahkan pada tahun 1215, hanya saja disahkan kembali pada tahun 1295, karena para pembuat memutuskan untuk merubah ulang isi Magna Carta.

2.      Sistem Hukum Amerika

Hukum Amerika Serikat pada awalnya diambil sebagian besar dari common law dari sistem hukum Inggris, yang berlaku pada saat Perang Kemerdekaan. Namun, hukum tertinggi di negara ini adalah Konstitusi Amerika Serikat dan, menurut Klausa Supremasi Konstitusi, hukum-hukum yang diberlakukan oleh Kongres dan perjanjian-perjanjian yang mengikat Amerika Serikat. Semua ini merupakan dasar bagi undang-undang federal di bawah konstitusi federal di Amerika Serikat, yang membentuk batas-batas yurisdiksi undang-undang federal dan undang-undang di 50 negara bagian AS dan wilayah-wilayahnya.

Di Amerika Serikat, ada empat sumber hukum, yaitu hukum konstitusi, hukum administratif, statuta (hukum resmi yang tertulis di suatu negara), dan common law (yang mencakup hukum kasus). Sumber hukum yang terpenting adalah Konstitusi Amerika Serikat, dan segala sesuatu berada di bawahnya, dan takluk kepadanya. Tak boleh ada hukum yang berkontradiksi dengan Konstitusi Amerika Serikat. Misalnya, bila Kongres menyetujui sebuah statuta yang berlawanan dengan konstitusi, maka Mahkamah Agung dapat menganggap hukum itu inkonstitusional dan membatalkannya.

Meskipun Amerika Serikat dan kebanyakan negara-negara persemakmuran mewarisi tradisional common law, dari sistem hukum Inggris, sistem hukum Amerika cenderung unik dalam banyak hal. Ini disebabkan karena sistem hukum Amerika terputus dari system hukum Britania karena revolusi kemerdekaan negara ini, dan setelah itu ia berkembang secara mandiri dari sistem hukum Persemakmuran Britania. Oleh karena itu, bila kita mencoba menelusuri perkembangan prinsip-prinsip common law yang tradisional dibuat oleh para hakim, artinya, sejumlah kecil hukum yang belum dibatalkan oleh hukum-hukum yang lebih baru, maka peradilan peradilan Amerika akan melihat kepada kasus-kasus di Britania hanya sampai ke awal abad ke-19.

Meskipun pengadilan-pengadilan dari berbagai negara persemakmuran seringkali saling mempegaruhi sesamanya melalui keputusan-keputusan yang diambilnya, pengadilan-pengadilan Amerika jarang sekali mengikuti keputusan-keputusan persemakmuran pasca-revolusi kecuali apabila tidak ada keputusan yang diambil di Amerika mengenai masalah terkait, fakta-fakta dan hukum yang dimaksud hampir identik, dan alasannya dianggap sangat meyakinkan.

Kasus-kasus Amerika yang paling awal, bahkan setelah Revolusi, seringkali mengutip kasus-kasus Britania yang sezaman, tetapi kutipan-kutipan seperti itu perlahan-lahan menghilang pada abad ke-19 ketika pengadilan-pengadilan Amerika mengembangkan prinsip-prinsipnya sendiri untuk memecahkan masalah-masalah hukum bangsa Amerika. Kini, sebagian besar kutipan hukum Amerika dilakukan kepada kasus-kasus domestik.

3.      Sistem Hukum Perancis

Perancis menggunakan sebuah sistem hukum sipil yang berarti, hukum berasal terutama dari peraturan tertulis, hakim tidak membuat hukum, tapi mengartikannya (meskipun jumlah penerjemahan hakim dalam beberapa hal menjadikannya sama dengan hukum kasus). Dasar dari sistem hukum Perancis tercantum dalam dokumen kunci awalnya dibuat pada 1804, dan dikenal sebagai Hukum Perdata, atau Kode Napoleon, (Sipil atau kode Napoleon) yang meletakkan hak dan kewajiban warga negara, dan hukum properti, kontrak, warisan, dan yang lainnya. Essentially, it was an adaptation to the needs of nineteenth-century France of the principles of Roman law and customary law. Pada dasarnya, itu adalah adaptasi terhadap kebutuhan-abad kesembilan belas Perancis prinsip-prinsip hukum Romawi dan hukum adat. The Code Civil remains the cornerstone of French law to this day, though it has been updated and extended many times to take account of changing society. Kode Sipil tetap menjadi landasan hukum Perancis sampai hari ini, meskipun telah diperbarui dan diperpanjang beberapa kali untuk memperhitungkan perubahan masyarakat. There are other codes, including notably the Code Pénal , or Penal code, which defines criminal law. Ada kode lain, termasuk terutama KUHP, atau kode Pidana, yang mendefinisikan hukum pidana.

Kebebasan adalah peraturan, dan larangannya adalan pengecualian, larangan kebebasan apapun harus dibuat oleh hukum dan harus mengikuti prinsip kewajiban dan perbandingan. Berarti, hukum harus mengeluarkan larangan hanya apabila dibutuhkan, dan bila ketidaknyamanan disebabkan oleh larangan ini tidak melebihi ketidaknyamanan yang diwajibkan larangan untuk pemulihan. Dalam prakteknya, tentunya, ideologi ini sering gagal ketika hukum dibuat.

Hukum Perancis terbagi menjadi dua bagian utama: hukum pribadi dan hukum umum. Hukum pribadi meliputi hukum sipil dan hukum kriminal. Hukum umum meliputi hukum administratif dan hukum konstitusional. Tetapi, dalam praktiknya, hukum Perancis terdiri dari tiga bagian utama: hukum sipil; hukum kriminal dan hukum administratif.

Perancis tidak mengakui hukum agama, ataupun pengakuan keyakinan religius atau moralitas sebagai motivasi untuk penetapan larangan. Sebagai konsekuensi, Perancis tidak lagi memiliki hukum pengumpatan atau hukum sodomi (terakhir dihapus tahun 1791). Tetapi “serangan terhadap kesusilaan umum” (contraires aux bonnes mœurs) atau “perusak perdamaian” (trouble à l’ordre public) telah digunakan untuk menekan kembali ekspresi publik atas homoseksualitas atau prostitusi jalanan.

Hukum hanya dapat digunakan di masa depan dan bukan masa lalu (hukum ex post facto dilarang) dan harus dilaksanakan, hukum harus secara resmi diterbitkan dalam Journal Officiel de la République Française yaitu jurnal resmi yang dkeluarkan oleh Perancis.

Unlike English-speaking countries, which use a system of  ” Common Law “, Frahas a system of ” Civil law “.The basis of the French legal system is laid out in a key document originally drawn up in 1804, and known as the Code Civil ,  or Code Napoléon , (Civil code or Napoleonic code) which laid down the rights and obligations of citizens, and the laws of property, contract, inheritance, etc..3.Laws in France, as in other democratic countries, are generally proposed by the Government of the day, and must be passed by the two houses of the French Parliment, the National Assembly and the Senate.  They become law as from the date on which they have been passed by Parliament, signed into law by the President, and published in the Journal Officiel , or Official Journal.4. Unlike the English-speaking countries, France has a dual legal system; one branch, known as Droit public , or Public law,  defines the principles of operation of the state and public bodies.French courts are presided over by Juges (Judges) also known as Magistrats (magistrates). Magistrats , are highly qualified professionals, almost all of whom have graduated from the postgraduate School of Magistrature; they are high-ranking juges .Pengadilan Perancis dipimpin oleh Hakim juga dikenal sebagai Magistrats (hakim.) Magistrats, merupakan tenaga profesional, hampir semua dari mereka telah lulus dari Sekolah Pascasarjana Magistrature.In other words, a French Magistrat is not at all the same as a Magistrate in the English legal system. Dengan kata lain, suatu Magistrat Perancis tidak sama dengan hakim dalam sistem hukum Inggris.  Criminal court proceedings can be  overseen by aPara hakim yang ditunjuk untuk kasus ini bertugas menyiapkan kasus tersebut dan menilai apakah harus datang ke pengadilan.In legal jargon, this system is known as inquisitorial , as opposed to the adversarial system used in Common Law legal systems. Dalam jargon hukum, sistem ini dikenal sebagai melit.

4. Sistem Hukum Jerman.

Jerman mempunyai Undang-Undang Dasar yang mana menetapkan tata negaranya berupa demokrasi representatif. Prinsip sistem hukum Jerman ditetapkan oleh konstitusi, yang mana negara Jerman ini berbentuk federasi, artinya kekuasaan dibagiantara beberapa negara bagian di satu pihak dan negara pusat di pihak lain.

Semua tindakan leembaga-lembaga pemerintahan di Jerman tunduk pada pengawasan oleh kehakiman. Hak-hak dasar, bentuk demokratis pelaksanaan kekuasaan, negara federasi dan negara sosial tidak boleh diubah, baik melalui amandemen pada Undang-Undang Dasar yang ada, ataupun melalui pembuatan konstitusi yang baru.

There is no such thing as a jury trial in Germany, though court procedures are otherwise similar to those in the US.Tidak ada hal seperti juri pengadilan di Jerman, mUnder German law the accused is presumed innocent until proven genurut hukum Jerman terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. In minor cases there may be only a single judge presiding. Dalam kasus kecil mungkin hanya ada satu hakim ketua. Or, if the charges are severe and the accused faces heavy penalties, there may be five persons hearing the case; three professional judges and two lay judges. Atau, jika tuduhan itu parah dan terdakwa menghadapi hukuman berat, mungkin ada lima orang mendengar kasus ini, tiga hakim profesional dan dua berbaring hakim.

Formal pleas of “guilty” or “not guilty” do not exist in German trials.Permohonan formal dari “bersalah” atau “tidak bersalah” tidak ada di pengadilan Jerman. An accused party can’t plead guilty in order to receive a lesser punishment. Pihak terdakwa tidak bisa mengaku bersalah untuk menerima hukuman yang lebih rendah. Hearsay evidence and, under certain conditions, depositions of absent witnesses can be admitted as evidence in a German courtDDGHHJJDalam kondisi tertentu, deposisi dari saksi tidak hadir dapat diterima sebagai bukti di pengadilan Jerman. The attendance of witnesses and the production of evidence can be compelled. Kehadiran saksi dan bukti produksi dapat dipaksa.

4.      Sistem Hukum Sosialis.

Sistem hukum Sosialis adalah sistem hukum yang digunakan oleh negara-negara Komunis yang berasal dari hukum Uni Soviet yang dikembangkan sejak tahun1917, dimana pada tahun tersebut terjadi Revolusi Oktober yang mengakhiri pemerintah Kerajaan Rusia.It is based on the civil law system, with major modifications and additions from Marxist-Leninist ideology. Hal ini didasarkan pada sistem hukum perdata, dengan modifikasi utama dan tambahan dari Marxis-Leninis ideologi. There is controversy as to whether socialist law ever constituted a separate legal system or not. [ 1 ] If so, prior to the end of the Cold War , Socialist Law would be ranked among the major legal systems of the world.

Ada kontroversi mengenai apakah hukum sosialis pernah merupakan sistem hukum yang terpisah atau tidak. Jika demikian, sebelum akhir Perang Dingin, Hukum Sosialis akan digolongkan antara sistem hukum utama di dunia. Many contemporary observers no longer consider it to be such, due to similarities with the civil law system and the fact that it is no longer in widespread use following the dismantling of most communist states. Banyak pengamat kontemporer tidak lagi mempertimbangkan untuk menjadi seperti itu, karena kesamaan dengan sistem hukum perdata dan fakta bahwa ia tidak lagi digunakan secara luas setelah pembongkaran negara komunis kebanyakan.

While civil law systems have traditionally put great pains in defining the notion of private property, how it may be acquired, transferred, or lost, socialist law systems provide for most property to be owned by the state or by agricultural co-operatives, and having special courts and laws for state enterprises.Meskipun sistem hukum perdata secara tradisional meletakkan berusaha keras dalam mendefinisikan pengertian hak milik pribadi, bagaimana mungkin diperoleh, dipindahkan, atau hilang, sistem hukum sosialis menyediakan untuk properti sebagian besar dimiliki oleh negara atau dengan pertanian koperasi dan memiliki khusus pengadilan dan hukum bagi perusahaan negara.

Many scholars argue that socialist law was not a separate legal classification. [ 2 ] Although the command economy approach of the communist states meant that property could not be owned, the Soviet Union always had a civil code, courts that interpreted this civil code, and a civil law approach to legal reasoning (thus, both legal process and legal reasoning were largely analogous to the French or German civil code system).Banyak sarjana berpendapat bahwa hukum sosialis bukan klasifikasi hukum terpisah. Meskipun pendekatan ekonomi komando negara-negara komunis berarti bahwa properti tidak dapat dimiliki, maka Uni Soviet selalu memiliki kode sipil, pengadilan yang ditafsirkan kode sipil, dan pendekatan hukum perdata untuk pertimbangan hukum (dengan demikian, baik proses hukum dan pertimbangan hukum sebagian besar analog dengan Perancis atau Jerman sistem kode sipil). Legal systems in all socialist states preserved formal criteria of the Romano-Germanic civil law; for this reason, law theorists in post-socialist states usually consider the Socialist law as a particular case of the Romano-Germanic civil law.

Sistem hukum di semua negara sosialis diawetkan kriteria hukum formal Romano-Jerman sipil, karena alasan ini, teori hukum di negara-negara pasca-sosialis biasanya mempertimbangkan hukum Sosialis sebagai kasus tertentu dari hukum Romano-Jerman sipil. Cases of development of common law into Socialist law are unknown because of incompatibility of basic principles of these two systems (common law presumes influential rule-making role of courts while courts in socialist states play a dependent role). Kasus pembangunan hukum umum ke dalam hukum Sosialis tidak diketahui karena ketidakcocokan prinsip-prinsip dasar dari kedua sistem (hukum umum menganggap berpengaruh pembuatan aturan-peran pengadilan, sementara pengadilan di negara-negara sosialis memainkan peran tergantung).

Kelompok negara-negara di dunia yang telah menggunakan sistem hukum Sosialis dalam penyelenggaraan peradilan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama:

a) Jurisdiksi sosialis kuno, seperti Polandia, Bulgaria, Hungaria, Czechoslovakia, Rumania, Albania, Repbulik Rakyat China, Republik Rakyat Vietnam, Republik Rakyat Demokratik Korea, Mongolia (merupakan sistem hukum nasionalnya yang tertua di dalam kelompok ini) dan Kuba.
b) Sistem Hukum Sosialis yang terbaru atau yang kemudian berkembang, seperti Kamboja, Laos, Mozambique, Angola, Somalia, Libya, Ethiopia, Guiena dan Guyana.

Partai Komunis adalah badan yang benar-benar memerintah dan merencanakan pada sistem hukum sosialis. Sekali itu diputuskan sebagai bagian dari kebijakan, mereka mengkomunikasikan rencana mereka ke seluruh lembaga negara dan kebijakan ini akan diikuti legislatif, eksekutif dan yudisial.

5.      Sitem Hukum Islam.

Sistem hukum Islam menganut suatu keyakinan dan ajaran Islam dengan keimanan lahir batin secara indidual. Hukum dan aturan Islam mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim ataupun non muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.

Sumber hukum Islam teridir dari:

1.      Al-Quran.

2.      Al-Hadist.

3.      Ijtihat.

Sistem hukum Islam dalam “Hukum Fikih” terdiri dari dua bidang hukum, yaitu:

1.      Hukum rohaniah (ibadat), ialah cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah (sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji).

2.      Hukum duniawi, terdiri dari:

a.                   Muamalat, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antar manusia dalam bidang jual beli, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, perikatan, hak milik, hek kebendaanm dan hubungan ekonomi pada umumnya.

b.                  Nikah (munakahah), yaitu perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan monogami dan akibat-akibat hukum perkawinan.

c.                   Jinayat, yaitu pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah S.W.T dan tindak piddana kejahatan.

Negara-negara yang menganut sistem hukum Islam dalam bernegara melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang bersumber dari Al-Quran.

Categories: Learning Together About Law | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Sejuta Pemikiran Kita

"Berpikir dan Bertindak se-Bijak Mungkin"

riediboediono

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

ISMAYA DWI AGUSTINA

LIFE OF A LAW STUDENT

Man Jadda WaJada

''Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, Insya Allah!"

Deny Rizky Kurniawan

Make The World Smile With The Miracle Of Law

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: