Susunan Negara di Indonesia

Sesuai dengan UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 1, Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik. Bunyi UUD NRI tersebut belum pernah sama sekali diamandemen. Sehingga secara tidak langsung menjelaskan bahwa Indonesia sejak merdeka dan mempunyai UUD NRI 1945 merupakan negara kesatuan. Hal tersebut merupakan suatu hal yang diinginkan para pembangun negeri ini. Pemikiran mengenai negara kesatuan ini lahir karena memang kemerdekaan yang Indonesia dapatkan bukan hanya kerja keras serta usaha di suatu daerah, akan tetapi merupakan kerja keras serta usaha masing-masing daerah di Indonesia yang bersatu padu melawan penjajah. Bahkan di Indonesia sering terdengar semboyan “Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh”. Hal inilah menunjukkan sekaligus menjelaskan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan salah satu hal yang melatar belakangi terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Indonesia sendiri merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Hal tersebut sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 18 yang menjelaskan mengenai pemerintah daerah. Yang penjelasannya secara rinci dijelaskan dengan undang-undang.

Secara umum, negara kesatuan adalah negara mendahulukan kewenangan daerah terlebih dahulu, baru kemudian sisanya adalah kewenangan pusat. Dengan kata lain, pemerintah pusat lebih banyak mendominasi dalam kepemilikan kewenangan. Akan tetapi di Indonesia yang merupakan negara kesatuan, kewenangan pemerintah pusat hanya terbatas pada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dalam fiscal, peradilan dan agama. Hal ini memunculkan opini bahwa dalam pelaksanaanya, Indonesia merupakan negara federal.

Akan tetapi bagaimanapun juga, Indonesia merupakan negara kesatuan dan susunan negara kesatuan inilah yang terbaik untuk Indonesia. Mengenai pembagian kewenangan tersebut merupakan sebuah bentuk penyesuaian saja. Karena tidak mungkin jika susunan negara tersebut dilaksanakan secara murni di suatu negara. Biasanya selalu menyesuaikan dengan banyak hal, seperti: wilayah, karakter masyarakat, serta perkembangan masyarakat.

Di Indonesia ada pemerintah daerah yang memiliki otonomi daerah masing-masing. Sehingga pemerintah daerah akan berusaha keras untuk mengolah segala sesuatu yang ada di daerahnya agar dapat bermanfaat bagi daerahnya sendiri. Dari sisi ini dapat terlihat bahwa pemberian otonomi tersebut memiliki segi positif. Pemerintah daerah tidak menggantungkan sepenuhnya segala sesuatu mengenai daerahnya.

Mengenai berbagai masalah yang muncul di Indonesia saat ini, bukanlah kesalahan dari susunan negara kesatuan. Karena jika seandainya diubah dari negara kesatuan menjadi negara federal belum tentu memperbaiki keadaan, malah yang terjadi hanya sebuah kontroversi yang berlarut-larut kemudian melupakan masalah lainnya yang lebih serius.

Akan tetapi segala sesuatunya kembali lagi kepada masyarakat Indonesia sendiri. Jika ada sebagian masyarakat ada yang merasa bahwa susunan negara kesatuan sudah tidakrelevan lagi maka sebagian masyarakat tersebut dapat menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat. Karena negara Indonesia adalah negara demokrasi yang memberikan kebebasan dalam mengeluarkan pikiran atau pendapat seperti yang tertuang dalam UUD NRI 1945 pasal 28.

Jika ingin melakukan pembenahan menuju ke arah yang lebih baik, maka harus dimulai dari diri sendiri. Sejak dini masyarakat harus diberi pengetahuan dasar mengenai negara kesatuan ini, sehingga  “main set” dari masyarakat adalah bagaimana membentuk negara kesatuan seutuhnya yang dapat menyejahterakan masyarakat secara  keseluruhan tanpa terkecuali.

Dan sutu hal yang memperjelas mengenai susunan pemerintahan di Indonesia adalah kutipan berita berikut ini:

Bogor-ANTAR NEWS – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua kepala daerah lebih memahami konsep negara kesatuan untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

“Meski kita menerapkan desentralisasi, tapi kita tetap negara kesatuan dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah,” kata Presiden Yudhoyono dalam pembukaan rapat kerja nasional di Istana Bogor, Kamis.

Presiden menyatakan, sistem desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan di setiap daerah. Hal itu adalah salah satu amanat reformasi.

Menurut Kepala Negara, otonomi daerah telah memperlihatkan hasil yang nyata. Namun, di sisi lain, otonomi juga mengakibatkan sejumlah dampak negatif.

Presiden mencontohkan, ada sebuah daerah yang dilaporkan telah menyusun APBD secara tidak rasional. Ketika diminta klarifikasi, kepala daerah setempat beralasan anggaran daerah itu telah disetujui oleh DPRD, sehingga bisa diterapkan.

“Ini keliru, tidak boleh,” kata Presiden tanpa menyebut nama daerah yang dimaksud.

Menurut Presiden, penyusunan anggaran daerah harus disesuaikan dengan garis kebijakan pemerintah dan tatanan yang sudah disepakati.

Untuk itu, Presiden meminta semua kepala daerah untuk lebih memahami konsep negara kesatuan. Meski setiap daerah dapat mengelola diri secara otonom, namun semua daerah merupakan satu kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemerintah pusat sebagai pengendali jalannya pemerintahan.

Selain untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan anggaran, pemahaman tentang negara kesatuan juga bisa mencegah penyalahgunaan sistem desentralisasi dalam bidang yang lain, seperti politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.

Rapat kerja nasional adalah salah satu forum bagi para kepala daerah untuk lebih memahami kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam hal penyusunan anggaran.

Oleh karena itu, pembahasan tentang APBD dan APBN menjadi pokok bahasan dalam rapat kerja itu. Diskusi tentang APBN akan memberi pengetahuan kepada para kepala daerah tentang kebijakan pemerintah pusat tentang APBN.

Categories: Learning Together About Law | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Sejuta Pemikiran Kita

"Berpikir dan Bertindak se-Bijak Mungkin"

riediboediono

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

ISMAYA DWI AGUSTINA

LIFE OF A LAW STUDENT

Man Jadda WaJada

''Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, Insya Allah!"

Deny Rizky Kurniawan

Make The World Smile With The Miracle Of Law

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: